Perkuat Tata Kelola RSUD Hajja Andi Depu, Sulbar Fasilitasi Ranperbup Aturan Internal

Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat memfasilitasi pembahasan draf Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Polewali Mandar terkait Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hajja Andi Depu. Agenda yang digelar secara hibrida pada Kamis (10/9/2026) ini difokuskan untuk menyempurnakan aspek materiil maupun legal formal dalam tata kelola fasilitas kesehatan milik daerah tersebut.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Suhendra, didampingi Kepala Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, Afrisal. Kegiatan ini turut dihadiri secara virtual oleh Wakil Direktur RSUD Hajja Andi Depu, Anita Sayadi, bersama tim Bagian Hukum Setda Polewali Mandar, serta diikuti perwakilan Dinas Kesehatan Sulbar dan jajaran manajemen RSUD Provinsi Sulawesi Barat.

Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Suhendra, menegaskan bahwa perumusan peraturan internal rumah sakit harus disusun secara komprehensif dan selaras dengan regulasi yang lebih tinggi. Landasan hukum yang kuat dinilai krusial sebagai pedoman operasional agar penyelenggaraan tata kelola rumah sakit berjalan efektif, akuntabel, dan berdampak langsung pada peningkatan mutu pelayanan medis bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil pencermatan, dokumen regulasi tersebut dikembalikan kepada pihak pemrakarsa untuk disempurnakan kembali. Revisi materi muatan diarahkan agar menyesuaikan substansi ketentuan Pasal 61 hingga Pasal 65 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit, sehingga regulasi yang disahkan kelak memiliki kepastian hukum yang mantap.