AliansiNews.com_Mamasa==== Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten Mamasa mengecam dan mengutuk tindakan reprensif aparat kepolisian terhadap demonstran yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa, BEM, dan OKP Se-Sulawesi Barat saat aksi di Depan Kantor Gubernur Sulawesi barat, pada Selasa (02/10/2024).
Atas tindakan anarkis aparat tersebut Ketua LMND Eksekutif Sulawesi Barat Mengalami lecet dan memar-memar akibat tendangan dari oknum polisi yang sedang mengamankan Aksi di Depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat.
Sekertaris LMND Mamasa Efraim mengatakan sangat menyayangkan perilaku premanisme aparat yang kembali terulang dalam menghadapi rakyat dan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi dan tuntutannya dalam bentuk demonstrasi.
“Tindakan anarkisme aparat kepolisian tidak dapat dibenarkan sebab harusnya kepolisian menjadi pihak yang dapat menertibkan dan mengawal jalannya demonstrasi bukannya sebagai provokator dan berhadap – hadapan dengan rakyat.” Ujarnya.
“Sangat disayangkan tindakan represif aparat kepolisian dalam mengahadapi para demonstran. Dan dari video yang beredar, nampak tindakan itu bagai tindakan yang tidak ubahnya seperti preman. Dan salah satu yang terkena Tendangan dari oknum Polisi adalah Ketua LMND Wilayah Sulawesi barat,” tambahnya Efraim.
Lebih lanjut, Efraim mengatakan bahwa tindakan kekerasan aparat kepada massa aksi merupakan penghianatan terhadap konstitusi. Mengingat, aksi unjuk rasa, kata dia, secara jelas dilindungi oleh Undang-undang.
“Tindakan ini adalah nyata melawan hukum dan menghianati konstitusi. Dimana sangat jelas didalam Undang-undang bahwa masyarakat bebas menyampaikan pendapat dan hal itu dijamin oleh konstitusi,” ungkap Efraim.
Efraim juga meminta kepada Kapolda Sulawesi Barat untuk mengevaluasi kinerja anggota kepolisian yang bertugas mengamankan jalannya aksi demonstrasi. Menurut dia, jika terbukti ada pelanggaran dalam mengawal jalannya demonstrasi maka kiranya tidak segan-segan untuk memberikan sanksi.
“Kepolisian saat ini telah berada pada posisi yang baik dan mendapatkan tingkat kepercayaan tinggi dari rakyat. Dengan demikian, hal tersebut harus dijaga oleh kepolisian. Jangan sampai tindakan segelintir orang merusak citra Polri dihadapan rakyat. Karena itu, Kapolda Sulbar harus mengambil tindakan atas kinerja anggotanya yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat,” kata Efraim.
Sebagai informasi bahwa pada hari Rabu (02/09/2024) Mahasiswa, BEMdan OKP yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa, BEM,dan OKP Se-Sulawesi Barat melaksanakan aksi jilid 7 menuntut :
- Penghentian Perubahan Anggaran yang Merusak Program Strategis;
- Prioritaskan Pengembangan Manufaktur Kopi dan Kakao;
- Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang Lebih Efektif;
- Meminta PJ Gubernur dan DPRD untuk tidak melakukan perombakan APBD Perubahan sehingga tidak relevan dengan program APBD Pokok;
- Meminta PJ gubernur menghentikan pembelian bibit secara ugal-ugalan yang bersifat jangka panjang; Meminta PJ gubernur untuk memaksimalkan anggaran perubahan untuk kuota beasiswa pemimpin muda;
- Hentikan wacana Pembentukan Dinas Peternakan; Evaluasi 8 Agenda Prioritas Gubernur (Utamanya Kemiskinan Ekstrem, Inflasi, Ekosistem Ekonomi Hijau, dan kedaulatan serta ketahanan pangan);
- Hentikan Diskriminasi Media Lokal; Hentikan membangun ego ego sektoral terhadap ASN purna dan ASN umum;
- penanganan Anak Putus Sekolah di Sulawesi Barat;
- Evaluasi kembali RANPERDA RTRW dan Evaluasi dinas PU, dinas ESDM dan PTSP;
Inilah yang menjadi alasan perjuangan Mahasiswa, BEM dan OKP Se-Sulawesi Barat Turun Aksi Hingga Berjilid jilid. (Rls).
