Ketua Dpd APKAN RI kabupaten Polewali Mandar Abd. Rahman Yunus.
Polewali.AliansiNews.Com.===== PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di kabupaten Polewali Mandar telah berakhir namun masih meninggalkan sejumlah masalah hal itu jelas terlihat dari surat permintaan audensi dari gabungan Lsm dalam forum LINKAR (Lintas Kerja Sama Antar Lembaga). Dugaan pelanggaran yang paling mencuat dalam temuan LINKAR dilapangan yakni adanya dugaan Pungli dan ajang Bisnis dalam PPDB ditingkat sekolah menengah atas (SMA) di wilayah kabupaten Polewali Mandar, hal tersebut diungkap Abd. Rahman Yunus Koordinator kasus PPDB di Sekretariat LINKAR, jalan H. Abdullah Umar No. 11 kelurahan Sidodadi kecamatan Wonomulyo. Minggu 17/6/2022.
Berdasarkan hasil penelusuran dilapangan ditemukan dugaan Pungli (Pungutan Liar) yang di bungkus dengan dalih uang Komite menjadi perhatian tersendiri bagi LINKAR.
“hasil temuan teman – teman sudah dibahas dalam rapat tersendiri hingga kami, berkesimpulan ada Pungli dalam pelaksanaan PPDB. Kami sudah melayangkan surat permintaan audensi kepada Pimpinan DPRD Provinsi, karena LINKAR juga mau mendengarkan alasan pihak sekolah menarik dana yang kami duga merupakan Pungli.” Ungkap Abd. Rahman Yunus Ketua Dpd APKAN RI PolMan.
Lanjut Abd. Rahman Yunus menambahkan bahwa hari ini
ada agenda rapat menindaklanjuti surat permintaan audensi yang hingga saat ini pihak DPRD Provinsi Sulawesi Barat belum memberikan jadwal secara resmi.
Ditempat yang sama Ketua Amperak membenarkan adanya pertemuan ini hari di Sekretariat LINKAR.
“Hari ini LINKAR akan menentukan sikap, apabila pihak DPRD provinsi khususnya Komisi IV tidak sempat menjadwalkan audensi dengan pihak Sekolah kemungkinan besar kami dari LINKAR akan berkomunikasi lansung dengan pihak Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar).” Tegas Erwin ketua Amperak.
Abd Rahman Yunus menjelaskan hasil komunikasi terakhir dengan unsur Pimpinan DPRD Provinsi dari Fraksi PDI-P hanya meminta kami menunggu jadwal.
“Seharusnya pihak Dprd provinsi bisa sedikit lebih peka terkait masalah masalah sosial, ini terjadi di sekolah kalau betul apa yang menjadi temuan LINKAR mau dibawa kemana masa depan SulBar?, Apalagi 3 unsur Pimpinan Dprd provinsi berasal dari PolMan, apa mereka tidak merasa bertanggung jawab dengan konstituennya? sekolah yang harusnya jadi tempat mendidik generasi penerus dijadikan tempat ajang Bisnis dan Pungli.” Katanya dengan geram.
Hampir senada dengan ketua Dpd APKAN RI, Erwin menyampaikan, “Seharusnya pihak Legislatif bisa sedikit peka mana yang harus didahulukan, kami melihat selama ini pihak Dprd Provinsi lebih suka ada keributan dulu baru bergerak, makanya kalau ada demo lansung dilayani, minimal besoknya lansung dijadwalkan audensi. Sedangkan kami yang lewat prosedur administrasi/tidak terlayani atau mungkin di gedung sana (kantor dprd prov. red.) tidak ada yang faham administrasi.” Tandas Ketua Amperak dengan Kesal. (ArYa).
