Para peserta yang hadir dalam audensi di SMKN 1 Tinambung yamg terdiri dari Dprd Provinsi SulBar, Kadis Pendidikan dab Kepala Sekolah, Komite serta dari LINKAR.
Polewali.AliansiNews.Com.======Menanggapi surat aduan LINKAR (Lintas Kerja Sama Antar Lembaga) tentang dugaan Pungli (Pungutan Liar) dan Bisnis dalam PPDB tahun 2022 maka Komisi IV DPRD Sulbar akhirnya melakukan audensi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi SulBaR serta LINKAR di SMKN 1 Tinambung kabupaten Polewali Mandar. Selasa, 27/7/2022.
Tampak hadir dalam audensi Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, Marigun ketua Komisi IV dan wakilnya Hatta Kainang serta anggota Komisi IV Andi Saleh Patadjangi, H. Itol Syidul Tonra dan anggota Komisi IV lainnya.
Audensi juga menghadirkan kepala sekolah dan komite dari SMAN 1 dan SMAN 2 Polewali serta dari SMAN 1 Wonomulyo. Sedangkan dari LINKAR terlihat dalam ruangan audensi Ketua APKAN RI Abd. Rahman Yunus, Suardi dari Lamdes, A. Mustakim Lsm LBP, A. Rasyid Murdani Lsm GPRI-AK dan Erwin ketua Lsm Amperak.
Dalam audensi tersebut disepakati membentuk untuk membentuk Tim menelaah kebijakan dalam PPBD di sekolah yang di duga dari pihak NGO/Lsm merupakan Pungli.
Wakil ketua Komisi IV Hatta Kainang meminta pelibatan masyarakat dalam proses PPDB di sekolah.
“Kami juga meminta kadis pendidikan menyusun Pergub terkait partisipasi masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan, sehingga semua pihak yang konsen di wilayah pendidikan ini bisa terlibat,” jelasnya.
Menangapi hasil kesepakatan Audensi ketua Amperak mengatakan karena itu sudah merupakan keputusan maka diterima saja dan berharap Tim yang dimaksud dapat segera terwujud dan bekerja, karena jangan sampai kalau ini merupakan kesalahan terjadi terus menerus tanpa ada upaya perbaikan.
“Semoga Tim yang akan dibentuk dapat segera terwujud dan bekerja, karena dalam audensi tadi sangat jelas regulasi dasar pungutan di sekolah tidak jelas, hingga kami dari LINKAR masih meyakini kebijakan pihak sekolah termasuk Pungli.” Pungkasnya. (ArYa).
