Arwin Hariyanto, SH, C.MK,. C.NS Ketua Lsm Amperak Yang Juga Menjabat Sebagai Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten PolMan.
AliansiNews.com_PolMan=== Ketua Amperak yang juga anggota Dewan Pendidikan PolMan angkat bicara tentang maraknya Kontroversi tentang ketidaktepatan sasaran PIP di kabupaten PolMan hingga memicu demontrasi. Selasa, 24/09/2024.
Ditemui di Kantornya Ketua Lsm Amperak yang juga Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar (DP PolMan) Arwin Hariyanto menuturkan,
“PIP adalah salah satu program andalan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Meskipun niat di balik program ini sangat mulia, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi masalah serius yaitu ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.” Jelas Bang Erwin.
Anggota DP PolMan yang dikenal kritis ini menambahkan,
“Banyak kasus yang menunjukkan bahwa PIP diterima oleh mereka yang tidak membutuhkan, sementara anak-anak yang benar-benar memerlukan bantuan ini justru terabaikan,” ujarnya.
Ketua Amperak ini melihat bahwa kejadian di PolMan di picu karena penerima PIP tidak tepat sasaran,
“Setahu saya PIP itu ada 2 jalur, DTKS biasa disebut Jalur Reguler dan Non DTKS jalur Aspirasi. Dan yang terakhir ini yang banyak memicu Kontriversi terlepas saat ini musim politik atau tidak.” Katanya.
Ditanya tentang penyebab tidak tepatnya sasaran penerima PIP Erwin menjelaskan ada beberapa faktor namun yang utama itu adalah Data yang tidak akurat selain kurangnya Verifikasi dan Validasi Data, Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang serta kurangnya Edukasi dan Sosialiasi.
“Tidak akuratnya data hal yang utama tidak tepatnya sasaran penerima PIP. Dan kurangnya Edukasi dan Sosialiasi makanya teman-teman Lsm turun demo, sangat diharapkan dinas terkait dapat melakukan Edukasi dam sosialiasi bukan hanya di kalangan Penerima tapi hadirkan juga Lsm agar nantinya dalam melakukan Pengawasan dapat bertindak lebih cerdas lagi.” Tuturnya.
Bang Erwin juga menambahkan, agar kiranya pihak sekolah juga dapat selektif lagi dalam memberikan data,
“Pihak Sekolah juga harusnya dapat selektif memberikan data dapodik kepada pemangku kebijakan, harus yang tidak layak dapat di beri tanda atau sekalian di coret saja sebelum di keluarkan datanya.” Imbuhnya.
“pihak sekolah harus betul- betul selektif memberikan data jangan lagi ada istilah “Dalle na tomi ti a mua miala i ” (kalau mereka dapat memang sudah rejekinya), di PIP gak boleh ada istilah itu karena kasihan bagi mereka yang membutuhkan.” Pungkasnya. (Rls)
