Polewali.AliansiNews=== menanggapi pernyataan Kepala Dinas Sosial Kabupaten PolMan, Azwar Jasin Sauru tentang petugas PKH (Pendamping Program Keluarga Harapan) dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) untuk tidak terlibat politik praktis di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Ketua LAMDES (Lembaga Advokasi Masyarakat Desa) Suardi, SIP., sangat mengapresiasi hal tersebut dikarenakan dari pantauan dilapangan ditemukan adanya dugaan Petugas PKH yang ikut memdukung salah satu calon dengan menjual program tersebut.
Suardi, SIP., menuturkan bahwa temuan tersebut sudah dikomunikasikan dengan Kepala Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti, Lamdes berharap Pilkades kali ini dapat menghasilkan pemimpin pemimpin desa yang berkualitas, bertarung dengan programnya yang dituangkan daam Visi – Misi para calon Kepala Desa, jadi mereka bukan lagi terpilih karena bagi-bagi sarungnya atau materi lainnya apalagi sampai mengintimidasi warga terkait dengan pogram PKH ataupun BPNT/SEMBAKO.
“Kita himbau kepada warga kalau ada kepala desa yang bagi-bagi sarung atau lainnya jangan dipilih karena pasti niatnya jadi Kades bukan untuk membangun desa tapi karena hal lain. Kalau masalah PKH dan BPNT pak Kadis sudah berjanji aan menindak tegas kalau ada Petugas atau Pendamping yang “memainkan” hal tersebut untuk kepentingan Pilkades.” Ujar Ketua Lamdes.
Suardi menambahkan apa yang dilakukan oleh kepala Dinas Sosial PolMan patut di contoh oleh OPD sesuai lain dengan kewenangannya agar kita semua bisa bersama sama memciptakan demokrasi yang sehat di tingkat desa yang nantinya pasti berimbas kepada kemajuan daerah.
“Sampai saat ini selama kami dan Lsm Amperak melakukan pemantaun pelaksanaan Pilkades justru peran Legislatif yang tidak pernah kami temukan dilapangan terkait dengan Pilkades,seharusnya Legislatif melaksanakan fungsi pengawasannya dilapangan karena selain mereka yang membahas anggaran Pilkades mereka pastinya akan punya kepentingan nantinya di desa.” Pungkas Suardi, SIP., (ArYa)
